Undang-Undang Republik Indonesia
- UU RI 1 TH 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
- UU RI 15 TH 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JWB KEU NEGARA
- UU RI 17 TH 2003 KEU NEGARA
- UU RI 20 TH 1997 PNBP
Peraturan Pemerintah
- PP 24 TH 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai
- PP 24 TH 2005 SAP
- PP 8 TH 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP 65 TH 2007 Tunjangan Dosen
- PP 60 TH 2008 SPI Pemerintah
- PP 71 TH 2010 SAP
- PP 11 TH 2011 Gaji PNS
Peraturan Presiden
- Perpres 88 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL (lihat/download)
Peraturan Menteri Keuangan
- PMK No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
- PMK No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
- PMK No 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
- PMK No 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas
- PMK N0 41/Pmk.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga
- PMK No 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah
STANDAR BIAYA MASUKAN (PMK)
- PMK Nomor 32/PMK.02/2018 – SBM 2019
- PMK Nomor 78/PMK.02/2019 – SBM 2020
- PMK Nomor 119/PMK.02/2020 – SBM 2021
- PMK Nomor 60/PMK.02/2021 – SBM 2022
- PMK Nomor 83/PMK.02/2022 – SBM 2023
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
- PDJB No Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran I
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran II
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran III
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran IV
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran V dan VI
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran VII
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran VIII
- PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran IX
PERATURAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
- PP NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
- PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
- PMK NOMOR 238/PMK.05/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
- PMK NOMOR 213/PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
- PMK NOMOR 215/PMK.05/2013 TENTANG JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT
- PMK NOMOR 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
- PMK NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
- PMK NOMOR 270/PMK.05/2014 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
- PMK NOMOR 243/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
- PMK NOMOR 255/PMK.09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
- Buletin Teknis SAP
PERATURAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH
- PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- PP 60 TAHUN 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN
- Perpres No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No 35 Th 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Penjelasan)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- PMK No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- PMK No 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- PMK No PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- PMK No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- PMK No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025
- Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
- PMK Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
PERATURAN PERPAJAKAN
- PMK NOMOR 11/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN
- PMK NOMOR 58/PMK.03/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
- PMK NOMOR 59/PMK.03/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK
- PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- PMK NOMOR 69/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL