Depok, 15–17 Oktober 2025 – Universitas Mataram (Unram) turut berpartisipasi dalam kegiatan Koordinasi dan Penelaahan Kertas Kerja Penyusunan Remunerasi Kolektif Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Unram mengirimkan tiga delegasi, yakni Prof. Akmaludin, selaku Wakil Rektor IV Universitas Mataram, didampingi oleh dua anggota Tim Remunerasi Unram, Wirawan Suhaedi (Sekretaris SPI) dan Sapriadi (Keuangan). Keikutsertaan Unram dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya universitas untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta adaptif terhadap kebijakan nasional.
Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 27 PTN BLU dari seluruh Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Agus Sunarya Sulaeman, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemendikti Saintek. Hadir pula Didit Ari S., Kepala Seksi Remunerasi PK BLU, yang turut memberikan arahan terkait arah kebijakan dan substansi penyusunan remunerasi kolektif bagi PTN BLU.
Selama dua hari pelaksanaan, yaitu Kamis dan Jumat (16–17 Oktober 2025), para peserta melakukan pembahasan intensif dan penelaahan terhadap berbagai isu strategis dalam penyusunan kertas kerja remunerasi kolektif. Diskusi berjalan dinamis dan konstruktif dengan tujuan menyelaraskan kebijakan antar-PTN BLU agar memiliki dasar hukum dan formula yang seragam.
Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain:
- Kesetaraan antara tunjangan kinerja (Tukin) yang diterima dosen dan pegawai PTN Satker dengan remunerasi yang dibayarkan oleh PTN BLU.
- Keterbatasan anggaran BLU yang berdampak pada besaran remunerasi yang lebih rendah dibandingkan Tukin di PTN Satker.
- Ketidakmampuan keuangan sebagian PTN BLU dalam membayar remunerasi bagi pegawai PPPK, yang jumlahnya cukup signifikan.
- Kebutuhan mendesak penyusunan PMK Kolektif, sebagai payung hukum yang mengakomodasi seluruh PTN BLU dalam sistem pembayaran remunerasi.
- Perhitungan kebutuhan anggaran remunerasi PTN BLU untuk mencapai kesetaraan dengan Tukin di PTN Satker.
- Validasi dan pembahasan data dukung yang diperlukan untuk penyusunan PMK Remunerasi Kolektif secara nasional.
Melalui koordinasi dan penelaahan ini, diharapkan akan terbentuk kesepahaman bersama dalam penyusunan kertas kerja remunerasi kolektif yang lebih adil, proporsional, dan berkelanjutan.
Partisipasi Unram dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh sivitas akademika PTN BLU. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyuarakan aspirasi PTN BLU, termasuk Unram, agar kebijakan remunerasi dapat mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara PTN Satker dan BLU. Koordinasi dan penelaahan ini menjadi bagian dari proses panjang menuju penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Kolektif yang diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemberian remunerasi di seluruh PTN BLU. Dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan ini, Unram berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem remunerasi yang transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pegawai di lingkungan perguruan tinggi negeri berbentuk BLU.
