Undang-Undang  Republik Indonesia

• UU RI 1 TH 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
• UU RI 15 TH 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JWB KEU NEGARA
• UU RI 17 TH 2003 KEU NEGARA
• UU RI 20 TH 1997 PNBP

Peraturan Pemerintah

• PP 24 TH 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai
• PP 24 TH 2005 SAP
• PP 8 TH 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PP 65 TH 2007 Tunjangan Dosen
• PP 60 TH 2008 SPI Pemerintah
• PP 71 TH 2010 SAP
• PP 11 TH 2011 Gaji PNS

Peraturan Presiden

• Perpres 88 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL (lihat/download)

Peraturan Menteri Keuangan

• PMK No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
• PMK No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
• PMK No 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
• PMK No 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas
• PMK N0 41/Pmk.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga
• PMK No 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah

 

STANDAR BIAYA MASUKAN (PMK)

• PMK Nomor 32/PMK.02/2018 – SBM 2019
• PMK Nomor 78/PMK.02/2019 – SBM 2020
• PMK Nomor 119/PMK.02/2020 – SBM 2021
• PMK Nomor 60/PMK.02/2021 – SBM 2022
• PMK Nomor 83/PMK.02/2022 – SBM 2023

 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

• PDJB No Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran I
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran II
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran III
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran IV
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran V dan VI
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran VII
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran VIII
• PDJB No Per-47/PB/2009 Lampiran IX

 

PERATURAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

• PP NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
• PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• PMK NOMOR 238/PMK.05/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• PMK NOMOR 213/PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
• PMK NOMOR 215/PMK.05/2013 TENTANG JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT
• PMK NOMOR 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
• PMK NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
• PMK NOMOR 270/PMK.05/2014 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
• PMK NOMOR 243/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
• PMK NOMOR 255/PMK.09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
• Buletin Teknis SAP

 

PERATURAN BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH

• PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• PP 60 TAHUN 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

PERATURAN PRESIDEN

• Perpres No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Perpres No 35 Th 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Penjelasan)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

• PMK No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
• PMK No 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
• PMK No PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
• PMK No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
• PMK No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

 

PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

• Peraturan Presiden
  • Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  • Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  • Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025
  • Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
  • PMK Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

PERATURAN PERPAJAKAN

• PMK NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

• PMK NOMOR 11/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN
• PMK NOMOR 58/PMK.03/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
• PMK NOMOR 59/PMK.03/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK
• PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
• PMK NOMOR 69/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL