Mataram, 3 September 2025 – Universitas Mataram (Unram) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui langkah konkret menindaklanjuti surat Dirjen Dikti Nomor 2582/B1/KU.03.02/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan Implementasi Penilaian Intern Pengendalian Keuangan (PIPK) pada Satuan Kerja Tahun 2025.
Sebagai tindak lanjut, Unram menggelar pertemuan persiapan penilaian PIPK pada Rabu (3/9) di Ruang Sidang SPI Gedung Rektorat Lantai III. Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WITA ini dihadiri oleh Tim Penilai PIPK Unram bersama Tim Penerap yang terdiri dari Pokja Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), Keuangan, serta Teknologi Informasi (TI).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus mematangkan strategi implementasi PIPK. Forum ini juga membahas secara rinci mekanisme pengendalian internal yang akan menjadi objek penilaian.
Dalam pembahasan, para peserta menyepakati Tabel A PIPK Unram Tahun 2025 dengan menetapkan dua akun signifikan sebagai fokus pengendalian, yaitu Kas/Bank BLU dan Piutang BLU. Penetapan ini dipandang strategis untuk memperkuat akuntabilitas laporan keuangan universitas, sekaligus menjamin efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan dana.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa penilaian pengendalian internal akan berlangsung mulai September hingga November 2025. Dengan persiapan yang terstruktur, Unram optimis implementasi PIPK dapat berjalan secara optimal.
“Melalui implementasi PIPK, kita ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan universitas berjalan sesuai standar pengendalian internal yang berlaku, sehingga mendukung tercapainya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar salah satu perwakilan Tim Penilai.
Unram berharap, pelaksanaan PIPK 2025 tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat di lingkungan universitas. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan Unram semakin terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana perguruan tinggi.
